Contoh Makalah Filsafat Hukum



Berikut ini adalah contoh makalah filsafat hukum yang berjudul pengaruh  penegakkan hukum dalam menciptakan good governance di indonesia. silahkan di unduh.






BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah
Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh founding father pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah awal pemberlakukan hukum nasional yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pada awal kemerdekaan, Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang berlaku secara nasional namun berdasarkan pertimbangan politik dan nasionalisme, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa kolonial Belanda masih tetap berlaku melalui proses nasionalisasi, sepanjang sesuai dengan kebutuhan sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan religius.
Produk peraturan perundang-undangan kolonial Belanda yang mengalami proses nasionalisasi diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan nasionalisasi dari Wetboek van Straafrechts, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan nasionalisasi dari Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan nasionalisasi dari Wetboek van Koophandel. Selain menggantikan nama, pasal-pasal yang tidak sesuai kebutuhan diganti dan ditambah dengan yang baru berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa.
Adanya nasionalisasi produk hukum kolonial Belanda kehukum nasional, Indonesia telah menganut sistem hukum civil law system yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental termasuk Belanda. Pada perkembangan selanjutnya, sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak selalu dipengaruhi oleh Civil Law System. Terdapat empat dari lima sistem hukum yang memengaruhi hukum di Indonesia, yaitu Civil Law System, Common Law System, Socialist Law System dan Traditional Law System.[1]
Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Mengandung arti bahwa segala perilaku yang ada dalam suatu negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang diperintah (rakyat) harus berdasarkan atas aturan-aturan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan bernegara.
Momentum  reformasi tahun 1998 yang diawali dengan tumbangnya orde baru, kembali menegaskan bahwa hukum adalah panglima dalam kehidupan bernegara. Bukan ekonomi atau politik sebagaimana yang diangung-agungkan pada era orde baru. Sebagai panglima dalam kehidupan bernegara, hukum diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
Cita-cita reformasi yang menghendaki adanya pemerintahan demokrasi Indonesia baru, pembenahan dibidang hukum menjadi prioritas utama. UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amanden merupakan salah satu langkah positif dalam pembenahan hukum. Sesuatu yang dianggap tabu pada masa orde baru. Tidak bisa disangkal, bertahannya pemerintahan mantan Presiden Soeharto selama 32 tahun memimpin Republik ini salah satu penyebabnya adalah UUD 1945 (sebelum amanden) memang menghendaki demikian. UUD 1945 memungkinkan presiden untuk kembali mencalonkan diri setelah dua kali menjabat tanpa ada pembatasan.
Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dipahami dari sudut pandang yang berbeda. Hukum berposisi sebagai penolong bagi pihak yang diuntungkan dan menjadi kejam bagi pihak yang dirugikan. Hukum harus bersikap netral bagi setiap pencari keadilan dan bukan bersifat diskriminatif, memihak pada yang kuat dan berkuasa.
Permasalahan hukum di Indonesia timbul karena beberapa hal, baik dari sistem peradilan, perangkat hukum, inkonsistensi penegakkan hukum, intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum. Banyak perkara yang melibatkan pihak penguasa atau oknum aparat penegak hukum yang bias sebelum masuk pengadilan atau diputus bebas oleh hakim. Hal ini akan memunculkan pemahaman ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum.
B.     Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis akan mengangkat permasalahan dalam makalah ini, yakni:
1.      Mengapa penegakkan hukum di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan tujuan?
2.      Bagaimana pengaruh penegakkan hukum terhadap pelaksanaan good governance?




DOWNLOAD:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PEMBAHASAN


0 komentar:

Poskan Komentar